Ketika Edi Ditanya Panelis Soal KIP

0
66
edi rendi
Edi-Rendi (Pendalaman Visi-Misi)

DAYAKU.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar menggelar pendalaman visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2020 di Jakarta (29/11/2020). Sebagaimana diketahui, Pilkada Kukar 2020 hanya diikuti satu pasangan calon yang akan melawan kolom kosong.

Sedangkan, tema yang diusung sangat menarik yaitu pemberantasan korupsi, pembangunan sosial dan budaya, transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Dalam kesempatan tersebut, KPU Kukar menghadirkan beberapa orang panelis untuk mendalami visi dan misi pasangan calon bergambar itu. Salah satunya yang berkesempatan hadir ialah Faroq Zamzami yang juga salah satu Pemred Kaltim Post.

Faroq mendapatkan kesempatan kedua untuk bertanya. Menariknya, pertanyaan berfokus tentang transparansi dan keterbukaan informasi publik.

“Langkah apa yang akan disiapkan terkait KIP?” tanya Faroq singkat.

Pasangan calon bergambar yang diwakili oleh Edi Damansyah langsung menjawab bahwa ia akan terlebih dahulu mengevaluasi sistem yang berjalan saat ini lalu kemudian meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

“Pertama kami akan mengevaluasi sistem yang berjalan, kedua meningkatkan kapasitas SDM (Pengelola PPID)”, jawab Edi.

Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu amanah Undang-Undang yang memang harus dilaksanakan.

Belum puas dengan jawaban calon petahana itu, Faroq kembali bertanya. Ia menyinggung terkait rekam jejak Kukar yang buruk terkait transparansi publik.

Salah satunya ialah pada 2014 silam, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim pernah menggugat Pemkab Kukar dan Distamben terkait informasi ijin pertambangan batu bara di Kukar. Pada saat itu, LSM itu harus berkali-kali melayangkan surat permohonan informasi publik tapi tidak digubris hingga akhirnya Pemkab Kukar dan Distamben digugat ke Komisi Informasi Publik (KIP) Kaltim.

Mendengar pernyataan tersebut pasangan calon bergambar Edi-Rendi menjawab bahwa pada waktu itu sedang terjadi peralihan kewenangan pengelolaan ijin pertambangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi sehingga ada beberapa alasan penting pada waktu itu seluruh berkas perijinan diserahkan ke Pemprov.

Faroq sebenarnya ingin mendalami kembali terkait komitmen calon Bupati itu, namun waktu bertanya hampir habis. Ia hanya sempat menyinggung kembali bahwa terkait keterbukaan informasi publik, Kukar belum memiliki kultur keterbukaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here